Integritas Harus di Tegakkan dari Atas
TENGGARONG, Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari
mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk mengisi Workshop Tunas
Integritas bagi seluruh Kepala OPD dan unsur pimpinan DPRD Kukar, belum lama
ini.
Menurut Anto Ekayadi, dari Kedeputian Bidang Pencegahan KPK.,
integritas harus ditegakkan dari level atas, baru menyasar ke level bawah.
Selama ini, integritas cederung ditanamkan dari level bawah kemudian ke atas.
“Integritas adalah nilai yang betul-betul ditanamkan dengan kuat
yang harus ditegakkan melalui level atas dulu baru di bawahnya, jangan
sebaliknya dari bawah baru ke atas sehingga atasannya hanya menyaksikannya
saja” kata Anto usai mengisi Workshop Tunas Integritas di Hotel Gran Fatma.
Anto mengapresiasi undangan Bupati Kukar Rita Widyasari untuk
mengisi Workshop Tunas Integritas yang dihadiri seluruh Kepala OPD dan unsur
pimpinan DPRD Kukar.
“Keinginan ibu Bupati sangat kita apresiasi guna menegakkan
integritas di bumi kukar, kalau integritas dimulai dari pimpinan sangat cepat
pembangunan, ujung-ujungnya masalah pelayanan publik tidak ada lagi KKN
(korupsi, kolusi dan nepotisme) di kukar. Ibu ingin berbenah sehingga jangan
merusak negara ini dengan praktik KKN” tuturnya.
Anto menuturkan, korupsi mungkin bisa hilang, sedangkan kolusi dan
neportisme agak berat dihilangkan, tapi jika ini dilakukan secara konsisten,
semua bisa dicegah. “Apalagi sistem pelayanan birokrasi di Kukar sudah canggih.
Sistem ini jangan dirusak dengan KKN” pesannya.
Ia juga mengingatkan seluruh peserta workshop harus rileks dan
fokus. Pasalnya, pejabat juga harus mengambil keputusan secara obyektif atau
dilandasi nurani, bukan perasaan semata. “Saya memberikan apresiasi kepada
Bupati selaku pimpinan yang mau berubah ke arah yang positif, mengubah
kebiasaan buruh ini sangat dahsyatsekali” ujar Anto.
Apalagi, lanjut dia, Pemkab Kukar secara konsisten meraih predikat
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 5 kali berturut-turut, yang sebelumnya
disclaimer.
“Pandangan birokrasi pencapaian ini menjadi sebuah prestasi,
meskipun belum tentu juga WTP tidak ada korupsi di dalamnya, tapi pengelolaan
keuangannya minimal sesuai standar pemerintah” ucapnya Anto.aji/poskotakaltimnews.com